Bupati Cirebon Apresiasi Saran dari DPRD untuk Roda Pemerintahan Lebih Baik

KAB. CIREBON - Bupati Cirebon, H. Imron, M.Ag menghadiri Rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon di Gedung DPRD setempat, Kamis (27/4/2023).

Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

Dalam sambutannya, Imron menyebutkan, pemerintah daerah sangat menghargai dan memaknai rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai wujud kepedulian dan kesungguhan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.

Menurut Imron, segala bentuk saran hingga kritikan dari para anggota legislatif merupakan upaya perbaikan dan peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca juga: Bagikan Sertifikat di Kabupaten Dairi, Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Sertifikat Tanah bagi Masyarakat

“Anggota DPRD sudah bergerak sesuai fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Kami terima dengan baik, poin-poin catatan strategis dari panitia khusus LKPJ merupakan bahan yang sangat berharga, yang akan ditindaklanjuti demi optimalisasi kinerja pemerintahan Kabupaten Cirebon kedepan, ” kata Imron.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ yang disampaikan menjelaskan arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah hingga urusan desentralisasi.

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalur Balige By Pass

Imron menuturkan, pemerintah daerah punya kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam LKPJ, perlu disikapi dengan arif dan bijaksana. Sebab perlu kita ketahui bersama, dalam penyelenggaraan pemerintahan muncul berbagai kendala yang kami hadapi, ” ujar Imron.

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

“Permasalahan yang kami hadapi, tidak semuanya berasal dari kelemahan internal institusi dan jajaran kami, namun banyak juga yang dipengaruhi faktor eksternal diluar kemampuan, jangkauan, kewenangan dan kemauan kami selaku pemerintah daerah, ” sambungnya.

Agus

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK